Hari demi hari, kebijakan negeri ini selalu menuai protes dari masyarakat. Berbagai peraturan yang membuat rakyat menjerit seolah-olah tak pernah didengarkan oleh pemerintah. Namun, para anggota dewan justru dimanjakan dengan berbagai tunjangan yang sangat tinggi, berbanding terbalik dengan warga yang harus bekerja keras setiap hari bukan untuk kekayaan namun hanya untuk kebutuhan mereka. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.
Berbagai tuntutan terus menerus diajukan demi keadilan di negeri demokrasi ini. Namun, ketika masyarakat tengah menyuarakan keadilan, sebuah tragedi naas terjadi. Seorang ojol dilindas oleh kendaraan taktis brimob yang beratnya mencapai 12 ton. Seharusnya polisi bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat seperti yang tertulis di UU Nomor 2 tahun 2002. Namun, yang terjadi justru mereka tidak bisa menjalankan kewajiban tersebut. Amarah masyarakat semakin memuncak, demonstrasi mulai bergejolak diberbagai daerah sebagai unjuk protes terhadap pemerintah yang kian bobrok dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Negara demokrasi yang harusnya "dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat" Justru tidak berlaku di negeri ini. Wahai pemerintah, apakah kalian lupa tentang mengapa revolusi perancis bisa terjadi? Revolusi Perancis terjadi karena pajak yang mencekik, namun para pejabat dimanjakan dengan berbagai kemewahan.
Kami mendesak pemerintah untuk segera membebaskan mahasiwa yang ditahan karena melakukan demonstrasi. Bukankah demonstrasi merupakan bagian dari jalannya negara demokrasi? Semua masyarakat memiliki hak untuk bersuara dan mengkritik pemerintah. Seharusnya pemerintah bisa memahami pentingnya kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia demi membangun negara yang demokratis.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar